Carut Marut Benih Lobster, HNSI Kabupaten Sukabumi Mempertanyakan Kejelasan Nasib Para Nelayan

Terkini.id, Sukabumi – DPC. HNSI Kabupaten Sukabumi, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, bertempat di ruang Badan Musyawarah (Bamus), hal tersebut juga menyakut polemik penangkapan benur (baby lobster) di Perairan Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, yang berujung penangkapan terhadap Nelayan anggota DPC. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Rabu, 31  Maret 2021.

HSNI Sukabumi

H. Dede Ola, selaku ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi, membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pemanfaatan benih lobster ini. 

“Agar Pemerintah Daerah, mendorong ke Pemerintah Pusat. Bahwa wilayah Kabupaten Sukabumi, menjadi skala prioritas. Walaupun sifatnya hanya uji coba,” Ungkap Dede Ola. 

Baca Juga: Sat Reskrim Polres Sukabumi Berhasil Gagalkan Upaya Ekspor Benur

Pelarangan benur itu, salah satunya menyangkut pelestarian benur itu sendiri. 

“Tudingan mereka terkait pelestarian, ingin di buktikan dulu. Kami juga menjaga kelestarian dan punya anak cucu,” tegasnya.

Baca Juga: Ki Paku Buana Pamungkas Pendiri Persatuan Indonesia Nuswantara Beri Dukungan...

Persoalannya tidak boleh ekspor benur saat ini, bukan pada persoalan pelestarian,
tapi lebih kepada masalah politis.

“Nelayan Kabupaten Sukabumi hari ini menjadi korban politik. Nah kalau mereka meragukan, mari kita duduk bersama dengan kami. Apa yang di khawatirkan dan apa yang terjadi di lapangan,” ajaknya.

Dede Ola sangat meyakini dalam pelestarian ada kesejahteraan.

Baca Juga: Provinsi Banten, Somantri: Siap Ikut Berkiprah Di Mata Sosial Indonesia...

“Jadi kami percaya dalam pelestarian ada kesejahteraan, bukan malah potensi kesejahteraan menjadi malapetaka,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sampai saat ini di Kabupaten Sukabumi, tidak kekurangan benih lobster, ini yang kami sayangkan.

“Kami butuh dukungan dari semua unsur terkait, jangan sampai potensi yang ada menjadi sia-sia,” tegasnya.

Dede Ola pun menyinggung soal Pemerintah dalam membuat Undang-Undang dan turunannya, harus ada kajian kemudian ada uji publik dulu.

“Karena Peraturan yang ada sekarang, kalau itu diklaim hasil pengkajian dan uji publik, kami disini sebagai nelayan dan lembaga resmi nelayan. Dari mulai di legalkan dan adanya pelarangan ekspor benur, tidak pernah ada pengkajian dan uji publik melibatkan kami,” bebernya. 

Masih menurutnya, Justru itulah setelah dilegalkan, banyak manfaatnya bagi para nelayan dan tidak merusak populasi yang ada. 

“Jadi intinya ini berbicara pelestarian mari kita sama-sama menjaganya, jangan cuma melarang saja tanpa memberikan solusi yang jelas, bagai mana nasib nelayan kami,” jelasnya lagi. 

Berdasarkan data DPC. HNSI, Jumlah Nelayan di Kabupaten Sukabumi ada 12000 orang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi. Dan sekitar 8000 orang terdaftar di Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai nelayan  penangkap benih lobster berjumlah 3600 orang.

“Jadi mulai nelayan, perusahaan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang terlibat pengelolaan benih lobster itu semua ter registrasi dan punya ijin,” bebernya lagi.

Dalam waktu 4 bulan belum dengan waktu yang singkat, PAD yang dihasilkan hampir mencapai Rp700 juta murni peningkatan PAD terhadap pemasukan daerah, ditambah siklus perputaran keuangan yang ada wilayah masyarakat nelayan Sukabumi ini.

Yudha Sukmagara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi

Yudha Sukmagara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, beserta unsur terkait lainnya langsung menanggapi aspirasi HSNI mengenai permasalahan benur agar segera dibuatkan secara tertulis konsep  yang akan dijalani oleh HSNI Sukabumi.

Dirinya langsung meminta secepatnya kepada HNSI untuk memberikan surat secara resmi setelah audiensi ini, apa saja yang diharapkan HNSI tersebut. 

“Surat itu, kita akan bawa ke DPR-RI untuk dijadikan sebuah masukan dalam pembentukan peraturan menteri yang akan datang itu,” pungkasnya. 

Hadir dalam RDP,Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua Komisi III dan anggota, Assda II Pemkab Sukabumi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabag OPS Polres Sukabumi, Balai Pengawas Perikanan, Ketua dan pengurus DPC.HNSI, para Rukun Nelayan dan para nelayan.

Bagikan