Moeldoko: Dalam Konteks Ini, Saya Sebagai Ketua HKTI Perlu Mengkritisi Pemerintah/Mendag

Terkini.id, Sukabumi – Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan terkait harga beras.

Menurutnya, selama ini persoalan yang kerap terjadi adalah soal harga di masa panen. Petani sering mengeluh karena harga yang ditetapkan terlalu rendah. Tapi pemerintah selalu mengatakan harga tersebut bergantung pada pasar, yakni suplai dan demand.

“Dalam konteks ini, saya sebagai ketua HKTI perlu mengkritisi pemerintah (Mendag), karena mengeluarkan harga eceran beras medium dan premium. Petani saya mensubsidi orang kaya,” kata Moeldoko.

Poto Politicanews.id

Baca Juga: Ki Paku Buana Pamungkas Pendiri Persatuan Indonesia Nuswantara Beri Dukungan...

Hal itu disampaikan Moeldoko ketika berpidato dalam acara acara Indonesia Food Summit 2021, Selasa, 25 Mei 2021.

Moeldoko juga mengungkapkan sejumlah faktor yang selama ini masih dihadapi oleh pertanian Indonesia.

Baca Juga: Provinsi Banten, Somantri: Siap Ikut Berkiprah Di Mata Sosial Indonesia...

Selain soal harga, Moeldoko juga menyoroti soal losses atau penyusutan yang kerap terjadi pada setiap panen. Menurutnya, losses saat panen yang biasa terjadi bisa mencapai 10 persen. Pemicunya adalah penggunaan alat yang belum modern.

Padahal, kata Moeldoko dengan modernisasi menggunakan alat harvester penyusutan bisa menjadi 3-4 persen saja.

“Petani Indonesia kurang bisa menyerap dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang pesat, sehingga petani selalu tertinggal,” kata dia.

Baca Juga: Koramil 0622-06/Parakansalak Cegah Covid-19 Dengan Prokes dan Vaksin

Moeldoko juga menyoroti soal manajerial. Petani tidak terbiasa me-manage sesuatu, termasuk dalam bisnis pertanian. Padahal menurutnya, itu membuat hasil pertanian tidak optimal.

“Petani kita tidak mengerti berapa modal yang harus dikeluarkan, hitungan-hitungannya seberapa. Sehingga tidak terhitung dengan baik,” terangnya.

Persoalan lain, adalah mengenai permodalan. Menurut Kepala Kantor Kepresidenan itu, hingga saat ini petani belum menyerap maksimal Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang sudah disiapkan pemerintah.

“KUR yang disiapkan pemerintah itu Rp 50 triliun lebih, tapi daya serapnya tidak seperti yang dibayangkan karena masyarakat kita tidak bankable,” jelasnya.

Masalah berikutnya adalah tanah. Menurut mantan Panglima TNI tersebut, lahan khususnya di wilayah pulau Jawa sudah sangat sempit. Kondisi ini dinilai telah mempersulit kinerja petani nasional. Kualitas tanah pertanian di Jawa juga menjadi persoalan tersendiri. Banyak tanah yang sudah rusak akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. (it)

Artikel ini dilansir dari, politicanews.id

Bagikan